Ia juga menyoroti maraknya pihak yang tidak kompeten yang mendapatkan peran sebagai pengambil keputusan. 

Ia menyontohkan adanya intervensi militer aktif atau purnawirawan dalam satuan tugas atau satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk mega proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan.

“Sehingga pendekatan pengadaan pangannya menjadi militeristik,” kata dia. 

Ia juga mengkritik pola penyeragaman pangan yang dinilai turut andil merusak lingkungan. Musababnya, pola monokultur itu membuat pemerintah terus-terusan membuka lahan untuk disulap sebagai tempat swasembada pangan. 

“Misalnya saja, orang di pedalaman Merauke yang dipaksa makan padi yang secara alami tidak tumbuh di tanah mereka,” kata Fiorentina. 

Menurut dia, keseragaman ini berpotensi membuat daerah tersebut mengalami kerentanan pangan.