Dalam situasi krisis, menurut Rocky, potensi instabilitas politik bisa menjadi pintu masuk pada konflik yang lebih besar. 

Rocky menyatakan bahwa pembicaraan soal pemakzulan Gibran sebenarnya tidak melanggar konstitusi. Bahkan menurutnya, jika dilakukan dalam kerangka hukum, pemakzulan adalah langkah yang sah. 

"Dalam upaya mencari aman itu akan ada krisis politik. Nah, krisis politik itu harus diselesaikan lewat apa? Ya, lewat pertarungan militer atau pertarungan perang pada akhirnya kan," ujarnya. 

"Kita ingin lihat bahwa pengkondisian yang sedang dilakukan itu memang mengarah pada pemakzulan wakil presiden. Apakah itu salah? Nggak salah itu, ada fasilitas yang disediakan oleh konstitusi, yang disediakan oleh hukum," tegas Rocky. 

Namun, ia memperingatkan bahwa yang tidak boleh terjadi adalah tindakan-tindakan politik yang terlalu pragmatis dan oportunis untuk mempertahankan posisi Gibran. 

Rocky juga menyinggung kemungkinan yang lebih ekstrem, yakni jika Presiden Prabowo Subianto berhalangan menjalankan tugas, maka Gibran secara otomatis akan menggantikannya sebagai presiden. Menurutnya, ini justru menjadi skenario yang sangat berisiko.