"Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi," ujar dia.

Hasanuddin menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.

TNI, lanjut dia, merupakan alat negara, bukan alat politik.

"Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini," imbuh Hasanuddin.

Di kesempatan itu, Hasanuddin juga menyampaikan kritik ke Panglima TNI yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi.

"Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi," ungkap dia.