RIAU24.COM - Di tengah menguatnya suara publik terhadap upaya koreksi terhadap kekuasaan Presiden Joko Widodo, filsuf politik Rocky Gerung menyebut bahwa pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bukanlah hal yang mustahil secara politis.

Meski secara konstitusional prosesnya rumit, Rocky menilai dinamika politik Indonesia sangat cair dan kerap tak terduga.

Isu pemakzulan Gibran menguat setelah para purnawirawan TNI—yang sebelumnya cenderung diam—menyuarakan keresahan terhadap proses Pilpres 2024 yang dinilai sarat manipulasi. Namun suara ini segera ditangkis oleh tokoh-tokoh lingkaran dalam Jokowi. 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, mengecam wacana tersebut sebagai “kampungan”. Bagi Rocky Gerung, reaksi keras semacam itu menunjukkan adanya gesekan nyata di antara dua poros besar kekuasaan saat ini: kubu Jokowi dan poros baru yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kalau Mahfud MD saja bilang itu bisa secara teoritis, maka jalan politisnya terbuka kalau ada perubahan peta kekuasaan,” kata Rocky dalam perbincangan kanal YouTube-nya.

Ia merujuk pada pernyataan Mahfud, mantan Menko Polhukam dan pakar hukum tata negara, yang menyatakan bahwa secara konstitusi pemakzulan Gibran memang dimungkinkan. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa realitas politik di parlemen membuat hal itu tampak mustahil.