RIAU24.COM - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menyayangkan praktik intervensi politik yang dinilai masih membayangi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankkan.

Alhasil, kondisi tersebut dianggap menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi kinerja perusahaan milik pemerintah daerah, dikutip dari inilah.com, Jumat, 3 April 2026.

Pengelolaan bank daerah seharusnya berjalan berdasarkan prinsip profesionalisme.

Dia mengingatkan bahwa jajaran direksi telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau sudah lolos fit and proper test, biarkan bekerja profesional, jangan diganggu," ujarnya.

Dia yakin adanya campur tangan dalam proses bisnis, khususnya dalam penyaluran kredit berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah.