Dalam arahannya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK bersama Kasatgas Pencegahan dan Kasatgas Penindakan menyampaikan pentingnya komitmen Kepala Daerah dalam mendorong implementasi strategi pencegahan korupsi secara konkret di wilayah masing-masing. Salah satu instrumen penting yang menjadi fokus adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), yang terdiri dari sejumlah indikator serta area intervensi strategis yang telah ditetapkan oleh KPK.

MCP menjadi alat ukur dan media kendali dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah secara berkala. KPK juga menegaskan akan terus menggelar forum-forum lanjutan sebagai bagian dari proses pengawasan dan pembinaan, agar seluruh Pemerintah Daerah tetap berada dalam jalur tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Bupati Bengkalis Kasmarni dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi terhadap KPK dan sangat mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, forum ini sangat penting karena memberi ruang diskusi yang produktif antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik kegiatan ini. Forum seperti ini bukan hanya menjadi ajang koordinasi, tapi juga wadah refleksi dan pembinaan agar seluruh proses penyelenggaraan Pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ini penting, agar upaya pembangunan yang dilakukan benar-benar berkontribusi pada kemajuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kasmarni.

Lanjut, Kasmarni menyampaikan harapannya agar KPK terus memberikan arahan serta pembinaan kepada Pemerintah Daerah, demi terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesepakatan dan penguatan niat dalam menjalankan Pemerintahan yang berintegritas.