Rocky menyebut institusi-institusi seperti Kejaksaan, KPK, Kepolisian, dan Mahkamah Agung, meskipun berdiri secara legal, belum tentu mewakili semangat reformasi. 

“Yang terjadi hari ini adalah reformasi yang dibajak oleh kepentingan politik dan transaksi kekuasaan,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa semangat reformasi 1998 — yang berlandaskan pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) — justru kembali dikubur. Padahal, menurutnya, inilah momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang otentik dan berjarak dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.

“Reshuffle kabinet bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban moral. Kalau Presiden Prabowo ingin menghidupkan kembali semangat reformasi, ia harus berani membersihkan kabinet dari kerak-kerak kekuasaan,” kata Rocky.

Beberapa nama menteri yang ia sebut sebagai simbol kegagalan reformasi di era ini termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Koperasi, dan Menteri Agama. Rocky bahkan menyebut bahwa publik sudah lama mendesak pemecatan para pejabat yang dianggap tak mampu menerjemahkan ideologi ekonomi presiden dan tidak peka terhadap aspirasi rakyat.

Ia menilai lambannya tindakan Presiden dalam merespons kritik publik sebagai bentuk negosiasi politik dengan partai-partai pengusung. Menurutnya, hal ini membahayakan legitimasi Presiden di mata rakyat dan juga investor asing yang melihat Indonesia sebagai negara dengan iklim politik tak stabil.