“Investor dari Singapura melihat bahwa dinamika politik kita makin tak menentu. Sistem hukum dipakai hanya sebagai alat transaksi, bukan keadilan. Itu sinyal bahwa investor akan enggan masuk,” tegasnya.

Isu reshuffle bukan satu-satunya yang disorot Rocky. Ia juga menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan kembali disorot publik terkait dugaan pelanggaran etika dan rendahnya legitimasi elektoral.

“Hari ini publik tidak lagi peduli pada legalitas prosedural. Mereka peduli pada urgensi. Jika Presiden lamban membaca urgensi ini, maka ia akan terjebak dalam tawar-menawar kekuasaan,” ujarnya.

Rocky menutup dengan menyerukan pentingnya oposisi dari masyarakat sipil — mahasiswa, LSM, dan pers — sebagai kekuatan penyeimbang. Menurutnya, oposisi dari kelompok-kelompok ini lebih murni dibanding oposisi partai yang cenderung transaksional.

“Presiden harus segera bertindak. Jika tidak, ia akan kehilangan kepercayaan dari publik, dan pada akhirnya reformasi yang dulu diperjuangkan akan terkubur di bawah reruntuhan ambisi kekuasaan,” tutup Rocky.

Kini, bola ada di tangan Presiden terpilih. Prabowo Subianto tidak hanya dituntut untuk memimpin, tapi juga untuk menebus janji perubahan yang sejak awal ia gaungkan. Di hadapannya terbentang dua jalan: melanjutkan praktik kekuasaan transaksional yang mewarisi kegagalan rezim sebelumnya, atau membangun ulang fondasi demokrasi dengan keberanian politik yang tak segan membersihkan “kabinet lama”.