RIAU24.COM - Bersama Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, Bupati Bengkalis Kasmarni, diwakili Wakil Bupati H Bagus Santoso melakukan audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, di Rumah Dinasnya, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Wabup Bagus Santoso menyampaikan dihadapan Menpora bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten pertama di Indonesia yang telah menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan sejak tahun 2023 melalui Peraturan Bupati Bengkalis No. 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024.

"Langkah awal ini menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyediakan layanan yang terarah, sistematis dan berbasis data bagi generasi muda di wilayah. Peraturan Bupati Bengkalis No. 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 2024 menjadi pondasi penting dalam merancang berbagai program strategis yang menyentuh dimensi pengembangan kapasitas pemuda, penguatan peran organisasi kepemudaan, hingga pembentukan ekosistem inovasi dan kewirausahaan pemuda," jelasnya.

Sebagai bentuk kesinambungan dan peningkatan kualitas layanan, lanjut Wabup, Kabupaten Bengkalis akan kembali menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan untuk Periode 2025-2030.

Proses penyusunan RAD jilid kedua ini dirancang lebih inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis terkait layanan kepemudaan, serta menyesuaikan dengan arah kebijakan Nasional dan kebutuhan aktual pemuda di era digital dan pasca-pandemi.

"Dalam waktu dekat, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Bengkalis sebagai Tenaga Ahli yang memberikan pendampingan teknis Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan 2025-2030. Kehadiran Tenaga Ahli dari Kemenpora RI merupakan bentuk sinergi pusat-daerah dalam memastikan kualitas dan keselarasan Rencana Aksi Daerah dengan kebijakan Nasional Kepemudaan," katanya.