Ketua Komisi III DPRD Riau itu juga mendesak Satgas PKH untuk transparan. Ia meminta agar data penertiban, termasuk nama pemilik lahan dan perusahaan, dipublikasikan kepada masyarakat.

“Jangan biarkan warga jadi kambing hitam. Usut aktor utamanya, termasuk perusahaan besar di balik perambahan,” tutupnya.