“Bisa saja, jika tekanan publik semakin besar, Gibran memilih mundur sebelum proses formal berjalan,” ujarnya.

Rocky juga menyoroti sikap partai politik yang belum solid dalam menyikapi isu ini, termasuk PDIP yang cenderung memilih evaluasi pemerintahan dilakukan setiap lima tahun sekali. 

Ia mengingatkan, dukungan terhadap program Presiden Prabowo tidak boleh mengesampingkan penyelesaian masalah moral dan pelanggaran hukum yang terjadi di masa lalu.

(***)