Pengamat politik Rocky Gerung menyebut sistem tersebut memiliki dampak yang tidak ringan terhadap pemilih maupun penyelenggara pemilu. Ia menilai, kompleksitas pemilu serentak berpotensi membebani kapasitas pemilih dan partai politik dalam proses kaderisasi.

“Bukan hanya rakyat yang kelelahan, partai politik pun harus membagi sumber daya dalam satu waktu,” kata Rocky dalam diskusi bersama FNN.

Menurutnya, beban tersebut tidak hanya administratif, tetapi juga menyangkut psikologis pemilih dan kesiapan struktur partai.

Dampak Langsung: Masa Jabatan dan Legitimasi Politik

Dengan diterapkannya pemisahan jadwal, pemilu nasional—mencakup pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD—akan dilakukan lebih dulu. Pemilu untuk kepala daerah dan DPRD baru akan digelar setidaknya dua tahun setelahnya.

Konsekuensi dari skema ini adalah kemungkinan perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang masa baktinya habis sebelum pemilu daerah digelar. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi politik dan potensi dampak etik dalam masa transisi tersebut.