Rocky mengingatkan bahwa pada periode sebelumnya, penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, yang menurutnya dapat mempengaruhi netralitas birokrasi di daerah.

Namun, ia mencatat bahwa kali ini keputusan berasal dari lembaga yudikatif, bukan eksekutif. 

“Ada perbedaan penting ketika mandat berasal dari Mahkamah Konstitusi, bukan dari keputusan administratif presiden,” ujar Rocky.

Ruang Baru untuk Konsolidasi Partai Politik

Dengan rentang waktu yang lebih panjang antara pemilu pusat dan daerah, partai politik diperkirakan memiliki kesempatan lebih besar untuk mempersiapkan kader secara bertahap. Rocky melihat ini sebagai peluang untuk memperbaiki sistem kaderisasi internal partai.

“Kalau jedanya cukup, partai bisa lebih fokus mendidik kader lokal. Selama ini kaderisasi sering terganggu karena semua digelar serentak,” katanya.