"Kemudian, setelah pemilu eksekutif, kita lanjutkan dengan pemilu legislatif; pemilu DPR RI dan DPD, pemilu DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," tambahnya.

Ia menyoroti putusan MK yang menimbulkan kekosongan atau perpanjangan anggota DPRD. Ia memahami jika putusan MK bersifat final, tetapi menurutnya juga perlu memperhatikan dampak secara politik di daerah.

"Menurut saya keputusan MK kalau masih bisa ditawar, saya kok mendingan rezim yang secara horizontal tadi. Bagaimana pemilu DNA eksekutif kita lakukan, pilpres, pilgub, pilbup secara bersama-sama di waktu yang mungkin terukur dilaksanakan. Pemilu legislatif secara bersamaan dari pusat sampai daerah," ujar Aria Bima.

"Kalau yang saat ini pemilu lebih dilihat dari cara berpikir yang vertikal, di mana pusat dilaksanakan, kemudian daerah. Kami masih butuh masukan dari berbagai narasumber implikasi keputusan itu terhadap undang-undang selanjutnya seperti apa," sambungnya.

Aria Bima mengatakan PDIP dalam posisi masih mempertimbangkan segala aspek dari putusan MK. Ia menyebutkan hal itu tengah dibicarakan oleh DPP.

"Kalau PDI Perjuangan hari ini baru akan rapat menyikapi hal tersebut. Tadi Pak Deddy Sitorus selaku Ketua Bidang Pemilu Pilkada, baru mengadakan rapat untuk menentukan sikap Dewan Pemimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan seperti apa, menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.