Lebih lanjut, Gubernur Riau juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh DPRD, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

“Guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah, kami berharap pengawasan dari DPRD terus ditingkatkan demi perbaikan dan akuntabilitas ke depan,” tuturnya.

Abdul Wahid juga menyampaikan harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

“Semoga kerja sama dan pemahaman yang telah terbangun menjadi bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kinerja Pemprov Riau di masa mendatang,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).