“Kami telah memiliki kerja sama yang hebat dari negara-negara sekitar, kerja sama yang hebat dari setiap orang dari mereka. Jadi, sesuatu yang baik akan terjadi,” katanya optimistis.

Meskipun keduanya menekankan bahwa relokasi ini bersifat sukarela, berbagai organisasi hak asasi manusia dan pakar hukum internasional mengecam keras rencana tersebut.

Mereka menyebutnya sebagai bentuk pemindahan paksa yang melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa, yang melarang pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan.

Netanyahu bahkan dalam pernyataan lanjutan menegaskan bahwa Israel akan tetap mendorong warga Palestina untuk keluar dari Gaza, dan menyebutnya sebagai bagian dari rekonstruksi wilayah yang hancur akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023 lalu.

Rencana relokasi ini merupakan bagian dari kebijakan kontroversial yang telah lama digaungkan oleh Netanyahu dan Trump.

(aln)