“Kalau DPP diam terus, partai bisa kehilangan kepercayaan publik. Kita harus berani buka suara kalau ada keganjilan,” katanya.

Selain soal ijazah Jokowi, Bitor juga mengkritik gelar profesor yang didapatkan Paiman (salah satu tokoh yang turut disorot publik) hanya dalam waktu dua bulan. Menurutnya, proses pemberian gelar tersebut tidak masuk akal dan mencerminkan buruknya integritas dunia pendidikan tinggi.

“Teman saya sendiri, Thomas Yotno, 5 tahun belum dapat gelar profesor karena ketatnya persyaratan. Lah ini cuma 2 bulan? Aneh sekali,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan polemik ini, Bitor menyarankan dilakukan pembandingan langsung antara dokumen yang diserahkan Jokowi ke KPU dengan data arsip Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Dari UGM ini data, dari KPU ini dokumen. Kalau cocok, ya selesai. Kalau tidak cocok, ya kita tahu itu palsu,” tegasnya.

Menurutnya, Barreskrim Mabes Polri juga semestinya membuka data hasil penyelidikan mereka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar.