Ia menyebutkan bahwa Pilkades di Kabupaten Bengkalis sebenarnya telah dijadwalkan pada 1 November 2023. Namun karena alasan kewenangan kepala daerah, pelaksanaannya ditunda hingga kini belum ada surat keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Djoko juga menegaskan bahwa anggaran Pilkades dapat berasal dari pemerintah daerah atau melalui dana desa, tergantung pada kemampuan masing-masing desa. Terkait penyelesaian tapal batas, ia menekankan bahwa hal itu menjadi kewenangan bupati dan menyarankan pelibatan tokoh masyarakat serta camat sebagai fasilitator utama.

Anggota Komisi I, Suyanto, menambahkan bahwa konflik tapal batas masih banyak terjadi akibat ego sektoral. Ia menyambut baik saran dari DPMDDUKCAPIL dan menyatakan komitmennya untuk mengumpulkan bukti-bukti, termasuk peta resmi, demi mencari penyelesaian.

Wakil Ketua Komisi I, Hj. Zahrani, juga menyoroti belum terlaksananya pemekaran Desa Kelapati. Ia berharap proses tersebut bisa diselesaikan sebelum Pilkades demi mempermudah penyesuaian anggaran.

Menurut penjelasan dari DPMDDUKCAPIL, pemekaran desa hanya dapat dilakukan jika desa induk memiliki minimal 800 Kartu Keluarga, dan prosesnya terpisah dari pelaksanaan Pilkades sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengakhiri pertemuan, H Misno menyampaikan harapannya agar seluruh masukan yang diterima dapat menjadi bahan pertimbangan dan dorongan untuk menyusun tahapan Pilkades serta menyelesaikan persoalan tapal batas yang masih terjadi di berbagai desa di Kabupaten Bengkalis.