RIAU24.COM - Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja sebagai tindak lanjut hasil konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengenai kebijakan jasa labuh kapal dan biaya penyeberangan ambulans pada lintasan Roro, Senin 4 Agustus 2025.

Rapat bersama Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis dan Perusahaan Pelayaran PT. JN dan PT. ALP ini turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Hendrik Saputra Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno.

Anggota Komisi II, Hardianto, menyampaikan perkembangan mengenai ambulans di perlintasan Dumai-Rupat yang merupakan wewenang Provinsi Riau, semula tarif penyeberangan mencapai Rp.160.000, namun setelah diskusi dengan operator kapal, tarif sepakat diturunkan menjadi Rp.53.000. Hal ini diapresiasi oleh Komisi II karena menunjukkan kepedulian pihak kapal terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Komisi II, Iyan Kancil, menambahkan bahwa pembahasan biaya ambulans tak hanya melibatkan Dishub dan pemerintah desa, tetapi juga perlu melibatkan BPJS dan rumah sakit agar tidak terjadi tumpang tindih biaya. Ia menegaskan pentingnya penetapan tarif yang adil tanpa menghilangkan potensi PAD dan asuransi.

Anggota Komisi II lainnya, Asep Setiawan, mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat terkait tingginya biaya ambulans menjadi perhatian serius. Ia mengusulkan agar sistem subsidi atau pengurangan tarif juga diberlakukan di Bengkalis, dengan persyaratan administratif seperti KTP dan surat rujukan, sama halnya yang disampaikan oleh Zamzami Harun yang meminta Dishub segera menindaklanjuti kebijakan Provinsi mengenai ambulans.

"Ambulans ini pada dasarnya paling banyak menyeberang hanya dua kali dalam sehari, kami berharap kepada pihak pelayaran membantu dan tidak keberatan memberikan subsidi tarif ini," demikian dikatakan H. Muhammad Rafee.