Kebijakan ini langsung mengundang reaksi publik yang menilai keputusan tersebut sebagai penanda kebangkitan harapan baru atas tegaknya kembali hukum di Indonesia.

Keputusan ini dinilai sebagai koreksi atas praktik penegakan hukum yang selama ini dipandang publik mengalami degradasi serius.

Banyak pihak menyebut bahwa dua langkah tersebut bukan sekadar pembebasan personal, melainkan pesan kuat bahwa pemerintah tidak menutup telinga atas suara masyarakat.

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rezza Akbar, menyebut bahwa abolisi dan amnesti ini sejatinya sejalan dengan gelombang aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Publik menilai ada yang janggal dari proses hukum terhadap Tom Lembong maupun Hasto Kristiyanto.

Ia menyebut lahirnya dua keputusan tersebut bukan hanya kemenangan Tom Lembong atau Hasto Kristiyanto secara pribadi, tetapi kemenangan masyarakat sipil yang selama ini gelisah dengan arah penegakan hukum nasional.