Namun, tidak semua pihak sependapat. Beberapa kalangan menilai bahwa keputusan ini justru memperkuat dugaan bahwa penegakan hukum bisa dimanipulasi lewat kekuasaan. Apalagi jika motif pembebasan tak sepenuhnya dijelaskan kepada publik secara transparan.

Isu ini juga kembali membuka perdebatan tentang hubungan kekuasaan antara pemerintahan baru Prabowo dengan bayang-bayang pengaruh pemerintahan lama Jokowi.

Banyak pihak mempertanyakan, sejauh mana Presiden Jokowi masih memiliki pengaruh dalam lembaga penegak hukum, khususnya dalam konteks KPK dan Kejaksaan Agung.

“Kalau memang ada pesanan, tunjukkan buktinya. Tapi jangan abaikan bahwa sistem hukum kita sedang dipertaruhkan,” ujar praktisi hukum Fitra Romadoni dalam forum yang sama.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kasus ini. Namun sejumlah pembela menyatakan, keputusan Prabowo untuk memberi abolisi dan amnesti bukanlah koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya, melainkan keputusan politik berdasar pada semangat rekonsiliasi nasional.

Pembebasan ini pun disebut sebagai momentum penting yang bisa menentukan arah hubungan kekuasaan ke depan. Apakah benar ini bagian dari transisi ke era baru yang lebih independen dari bayang-bayang lama? Atau justru awal dari praktik politik balas budi?