Selain itu, sikap PDIP di parlemen juga terlihat selaras dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, dukungan pada revisi UU TNI yang menuai kontroversi publik. PDIP memiliki posisi strategis sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, Ketua DPR dari PDIP, serta Ketua Panja RUU TNI yang dijabat kader PDIP, Utut Adianto.

Reshuffle dan Faktor Pertimbangan

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menilai keputusan Prabowo untuk reshuffle dipengaruhi banyak faktor: penyegaran kabinet, penguatan dukungan politik, penyesuaian akibat konflik internal partai, atau mengganti menteri kontroversial yang bisa mengganggu citra pemerintah.

Arya juga menyebut, Prabowo kemungkinan menunggu arah sikap politik PDIP sebelum mengambil keputusan. Bahkan, sepekan sebelum pengumuman amnesti, Prabowo sempat berkelakar akan mengganti menteri yang lamban atau tidak mampu menjalankan perintah.

Prabowo mencontohkan saat rapat kabinet membahas program Koperasi Desa. Ia menunjuk Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Saya tanya, bisa atau tidak? Dijawabnya ‘bisa Pak’. Oh bagus, itu jawaban yang saya suka,” kata Prabowo dalam video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/8).