RIAU24.COM - Pemerintah Rusia kembali memperketat keleluasaan platform komunikasi asing di tengah memanasnya hubungan dengan perusahaan teknologi global.

Mereka juga menuduh platform tersebut gagal berbagi informasi dengan penegak hukum dalam kasus penipuan dan terorisme.

Rusia lama berselisih dengan platform teknologi asing mengenai konten dan penyimpanan data. Perselisihan memanas setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Kritikus menilai Rusia coba memperluas kendalinya atas internet negara itu.

Presiden Vladimir Putin juga mengesahkan pengembangan aplikasi perpesanan yang didukung negara yang terintegrasi dengan layanan pemerintah untuk mengurangi ketergantungannya pada platform milik asing.

"Untuk menangkal penjahat, langkah-langkah diambil untuk membatasi sebagian panggilan pada layanan perpesanan asing ini. Tidak ada pembatasan lain diberlakukan pada fungsionalitas mereka," sebut regulator komunikasi Roskomnadzor.

Akses ke fitur panggilan akan dipulihkan jika mereka mematuhi undang-undang Rusia.