RIAU24.COM - Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali jadi sorotan.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah itu mustahil ditempuh lewat DPR karena prosesnya panjang dan bertele-tele.

“Kalau proses pemakzulan Gibran dibahas di DPR, itu panjang. Dari DPR ke MK lalu ke MPR. Itu jalur yang bertele-tele. Mending dorong mahasiswa ke MPR, seperti 1998. Itu lebih cepat, lebih nyata, dan lebih bermoral,” kata Rocky dalam diskusi yang tayang di YouTube, Senin (19/8/2025).

Rocky juga menyoroti sejumlah isu yang menurutnya membayangi legitimasi politik. Ia menyebut janji mobil nasional SMK yang tak jelas, penggunaan APBN untuk Ibu Kota Negara (IKN), hingga polemik ijazah Presiden Joko Widodo.

“Ini bukan soal serang pribadi. Kritik itu moral, bukan dendam. Kalau APBN dipakai untuk IKN sementara rakyat menjerit harga pangan, itu problem moral. Kalau janji mobil SMK gagal, itu soal kepercayaan publik. Kalau ijazah diragukan, itu soal legitimasi. Semua terkait moralitas politik,” ucap Rocky.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berisiko kehilangan jarak moral jika terus melanjutkan warisan kebijakan bermasalah dari rezim sebelumnya.