“BUMD yang seharusnya menjadi ‘lumbung uang’ malah bisa berubah jadi ‘tong sampah’ yang terus-menerus membutuhkan suntikan dana. Biasanya, penunjukan direktur seperti ini mengandung nuansa politik, dijadikan lahan balas jasa atau bagi-bagi kekuasaan. Jangan heran kalau nanti proyek-proyek BUMD jatuh ke tangan kawan-kawannya, termasuk penunjukan vendor atau mitra bisnis yang terafiliasi secara politik tanpa mempertimbangkan kompetensi dan harga terbaik,” pungkasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal di sebagian besar BUMD. Ketika pimpinan memiliki “backing” politik, hal ini dapat memperlemah fungsi pengawasan. Satuan pengawas internal pun akan kesulitan bekerja secara independen karena intervensi dari kekuasaan.

Meskipun latar belakang penting, menurut Dahlan, hal itu tidak serta merta menjadikan seseorang kompeten untuk memimpin sebuah entitas bisnis yang kompleks.

“Kurangnya pemahaman ekonomi dan manajemen dapat menyebabkan mismanajemen dan ketidakmampuan membaca dinamika pasar. Jadi, kalau ditanya dampaknya, ya jelas berdampak. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga bisa luntur,” tutupnya.

Diketahui, sejumlah BUMD Riau saat ini mulai diisi oleh figur baru, termasuk dari kalangan politikus. Di antaranya, Ida Yulita Susanti, politisi Partai Golkar, yang ditunjuk sebagai Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), serta Abu Bakar Siddiq yang disebut-sebut menjabat sebagai direktur anak perusahaan PT Riau Petroleum.