Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah. “Kami mengajak seluruh Kepala Daerah untuk benar-benar mendukung program ini. Tanpa dukungan Daerah, sistem digital ini tidak akan maksimal. Kita harus pastikan Pelayanan Publik berjalan baik hingga ke tingkat Desa,” tegas Tito.

Selanjutnya Wamen Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria juga menggarisbawahi perlunya penguatan infrastruktur Digital. “Transformasi Digital tidak hanya soal aplikasi, tapi juga jaringan internet, pusat data, dan keamanan siber. Kami siap bersinergi dengan BSSN untuk memastikan data dan layanan ini aman,” ujar Nezar.

Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menambahkan bahwa keamanan siber adalah prioritas dalam MPP Digital Nasional. “Kami menjamin bahwa seluruh data tenaga kesehatan yang masuk ke sistem ini terlindungi dengan standar keamanan Nasional. Kepercayaan publik harus dijaga,” katanya.

Terakhir, Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Digitalisasi adalah pilar penting pembangunan Nasional.

“Transformasi digital bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. MPP Digital Nasional ini akan membawa efisiensi luar biasa dalam tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Ini bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045,” kata Luhut.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan ini. Menurutnya, Digitalisasi layanan perizinan adalah salah satu langkah nyata dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.