“Kami menyambut baik dan mendukung penuh penerapan MPP Digital Nasional ini. Dengan adanya sistem ini, proses perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan akan lebih transparan, mudah diakses, dan efisien. Hal ini tentu membantu percepatan pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Bengkalis, Kami berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan penuh dalam bentuk penguatan jaringan internet, penyediaan sarana pendukung teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM di Daerah. Ini penting agar kebijakan MPP Digital Nasional dapat berjalan optimal hingga ke tingkat Kabupaten dan pelosok Desa,” tegas Kasmarni.

Sebagai salah satu Daerah percontohan, Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk segera mengintegrasikan seluruh layanan perizinan sektor kesehatan ke dalam sistem MPP Digital Nasional, sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui Keputusan Bersama ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah semakin kuat, sehingga transformasi Digital Pelayanan Publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Digital 2025.