KPU, melalui Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa meskipun ijazah tidak dipublikasikan secara bebas, semua dokumen tetap diverifikasi dalam proses administratif.

KPU menegaskan bahwa keputusan ini tidak berarti penutupannya total, melainkan pengaturan tentang siapa yang bisa mengakses dan dalam kondisi apa dokumen tersebut dibuka.

Mochammad Afifuddin sebagai Ketua KPU RI kini menghadapi tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan data pribadi calon dengan tuntutan transparansi publik dalam demokrasi.

Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, khususnya soal kerahasiaan ijazah capres, menjadi pusat perdebatan tentang batasan antara hak privasi dan kewajiban publik untuk mengetahui.

(***)