“Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan sekadar ijazahnya. Karena bila publik menganggap seorang pemimpin sering tidak jujur, maka setiap klaim kejujuran berikutnya akan dipertanyakan, termasuk soal ijazah,” tegasnya.

Pernyataan kuasa hukum yang menyebut bahwa penunjukan ijazah berpotensi menimbulkan kekacauan juga dinilai Rocky tidak masuk akal. 

Lebih jauh, Rocky menekankan bahwa sebagai kepala negara, Jokowi tidak dapat diposisikan seperti individu biasa. Warga negara memiliki hak untuk bertanya, dan kepala negara berkewajiban menjawab dengan prosedur administratif yang jelas. 

“Itu argumen bodoh. Mengapa rakyat harus dianggap panik hanya karena melihat dokumen pendidikan seorang presiden?” katanya.

“Ini bukan perkara pribadi Jokowi sebagai individu, melainkan tanggung jawabnya sebagai presiden. Jadi, tidak relevan bila warga diminta percaya begitu saja,” ujarnya.

Di sisi lain, langkah hukum yang ditempuh justru membuka ruang polemik yang lebih luas. Menurut Rocky, ketika Presiden Jokowi memilih melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, maka konsekuensi logisnya adalah pembuktian di pengadilan. Proses tersebut berpotensi menjadi panjang, melibatkan saksi ahli yang saling berdebat, hingga riuh dukungan maupun penolakan publik.