“Ini akan memicu energi politik yang besar, bahkan bisa menguras fokus Presiden Prabowo di awal pemerintahannya. Karena untuk pertama kali, seorang mantan presiden harus berhadapan dengan proses hukum di pengadilan,” kata Rocky.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika ini bersinggungan dengan kondisi sosial-ekonomi yang rapuh. Dalam beberapa bulan terakhir, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tekanan utang negara, hingga isu pemakzulan wakil presiden menjadi latar belakang yang memperburuk keresahan masyarakat. 

Rocky menutup analisisnya dengan peringatan bahwa keterlambatan Jokowi menjawab tuntutan publik sejak awal telah menimbulkan efek berantai.

“Sidang ijazah akan bersilangan dengan isu ekonomi dan politik lain, sehingga situasi bisa makin riuh,” ungkapnya. 

“Seandainya sejak awal presiden menjelaskan dengan terbuka, polemik ini tidak akan sepanjang ini. Karena kepala negara yang menunda kejujuran berarti tidak memahami bahwa dampaknya akan panjang, dan dampak itu kini sudah kita saksikan,” ujarnya.

Kasus ijazah Jokowi tampaknya belum akan berakhir. Pernyataan keaslian dari lembaga kepolisian tidak cukup untuk menghentikan kontroversi. Selama keraguan publik dibiarkan menggantung, selama itu pula perlawanan akan terus muncul.