RIAU24.COM -Pengamat politik Rocky Gerung kembali menimbulkan perdebatan publik setelah menyampaikan prediksi yang tidak lazim. Dalam diskusi di kanal Rakyat Bersuara pada Senin (23/9/2024), ia menyebut kemungkinan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029 dengan ayahnya, Joko Widodo, mendampingi sebagai calon wakil presiden. Rocky menegaskan, secara hukum tidak ada aturan yang melarang skenario tersebut. 

“Gibran jadi presiden, Jokowi jadi wakil presiden. Sah secara undang-undang dasar. Tidak ada masalah,” ujarnya.

Bagi Rocky, politik kerap menghadirkan kejutan dengan mengubah hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil menjadi kenyataan. Ia mengingatkan adagium lama bahwa politik adalah seni dari segala kemungkinan. Namun, menurut tafsirnya, politik tidak hanya berhenti pada yang mungkin, melainkan juga dapat menjadikan sesuatu yang dianggap mustahil menjadi realitas. Dengan sudut pandang itu, ia menilai wacana duet Gibran-Jokowi bukan sekadar olok-olok politik, tetapi refleksi dari realitas bahwa kepentingan kekuasaan sering kali lebih dominan daripada etika dan tradisi.

Rocky juga menekankan dimensi perlindungan politik yang menurutnya menjadi latar dari skenario ini. Ia beranggapan, posisi Gibran sebagai presiden akan memberi perlindungan langsung bagi Jokowi dari berbagai beban masa lalu yang masih membayangi, mulai dari isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia, utang politik, hingga persoalan legitimasi ijazah yang sempat mengemuka. Dengan menjadi wakil presiden, Jokowi diyakini dapat menjaga warisan politiknya sekaligus menghindari tekanan yang kemungkinan besar akan muncul setelah lengser dari kursi kepresidenan. 

“Jokowi hanya bisa bersembunyi kalau yang menyembunyikan dia adalah Gibran,” tegas Rocky.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai wacana duet tersebut sulit diterima secara etika maupun budaya. Dalam tradisi politik Jawa, menempatkan seorang ayah sebagai bawahan anak dianggap menyalahi norma ketimuran. Dari sisi etika politik, formasi ayah-anak juga dinilai berpotensi memunculkan kritik tajam terkait praktik nepotisme, sesuatu yang bertentangan dengan semangat demokrasi yang menekankan meritokrasi dan keterbukaan.