RIAU24.COM - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan pentingnya peran serta masyarakat Riau dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Ia menekankan bahwa setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra kerjanya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Riau.

Hal ini, menurutnya, agar aktivitas bisnis migas memberikan dampak nyata dan multiplier effect bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Dahlan Tampubolon menyatakan bahwa semangat yang dibawa Gubernur Abdul Wahid sangat tepat. Ia sepakat bahwa jika semua KKKS membayar pajak, seperti pajak badan dan PPh karyawan, di Riau, perputaran uang dan pembukaan lapangan kerja di provinsi tersebut akan meningkat signifikan.

"Betul kali lah, kalau semua perusahaan, khususnya KKKS migas itu bayar pajaknya di Riau, jelas duit yang berputar di sini makin banyak. Ini kan ibaratnya, harta karun Riau diolah, tapi hasil pajaknya dinikmati di tempat lain. Jelas lah Gubernur geram! Ini langkah cerdas untuk menggenjot PAD," ujar Dahlan, Selasa 30 September 2025.

Namun, Dahlan mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam hukum perpajakan Indonesia, yang berlaku adalah asas domisili atau tempat kedudukan wajib pajak. Perusahaan cenderung membayar pajak di lokasi kantor pusatnya, yang seringkali berada di luar Riau, seperti Jakarta.

"Dalam hukum perpajakan kita, perusahaan bayar pajak di tempat dia berdomisili atau punya kantor pusat. Kalau kantor pusatnya di Jakarta, ya di sana lah dia bayar. Mengubah ini tidak bisa hanya dengan imbauan atau tekanan," jelasnya.