Sosialisasi penerangan hukum ini, disampaikan langsung Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Sapta Putra.

Adapun tema, kegiatan ini, mengangkat "Peran Serta Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pembangunan Strategis Nasional dan Daerah".

Sapta Putra mengatakan, pelaksanaan kegiatan penerangan hukum ini, diharapkan mampu memberikan pencegahan dini terhadap pelanggaran hukum bagi kepala perangkat daerah, camat, kepala desa/lurah dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

"Kita berharap jangan sampai terjadi, pelanggaran hukum tindak pidana korupsi ini di Kabupaten Bengkalis, untuk kami sebagai Kejati Riau terus berupaya memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terhadap penerangan hukum. Intinya jika kita lakukan sesuai dengan hukum berlaku, kita tidak perlu ragu dan takut,"tambah Sapta.

Sapta menjelaskan, yang sering terjadi pelanggaran hukum atau potensi penyelewengan dana desa, di pemerintahan desa adalah mark up harga, penggelapan honor aparat dana desa, pembangunan/pengadaan fiktif, kongkalikong pembelian material pembangunan, Pembangunan dana desa tidak sesuai petunjuk dan penyetoran dana desa kepada pejabat di kecamatan dan kabupaten/kota.

Terlihat hadir pada kesempatan itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta diikuti seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.