Kendati belum mau membocorkan apa isi obrolan dengan para gubernur, Purbaya menyebut ada 2 topik utama yang akan dibahas. Keduanya terkait transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH).

Menkeu Purbaya yakin pembahasan TKD dan DBH akan disinggung oleh para kepala daerah itu. Akan tetapi, ia tak takut dengan potensi protes dari gubernur se-Indonesia.

"(Gubernur) mau protes? Biar saja, kita lihat keuangan daerah seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan," jelasnya.

Dana TKD di RAPBN 2026 memang menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah mulanya hanya menganggarkan Rp650 triliun alias turun 29 persen dibandingkan 2025 yang menyentuh Rp919 triliun.

Gejolak di daerah pun pecah karena banyak pemda mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. 

Purbaya yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9) lalu memutuskan menambah Rp43 triliun dana TKD untuk 2026, dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.