RIAU24.COM - Dalam upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta meningkatkan sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan aparat penegak hukum.

Rabu 8 Oktober 2025, PT Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) Bengkalis menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Sinergi PT Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) dan kejaksaan negeri Bengkalis dalam Penguatan Tata Kelola dan Pendampingan Hukum dalam Pengelolaan PI 10% dan Investasi.

Kegiatan yang berlangsung di Pekanbaru ini dibuka langsung Direktur PT BLJ, Abdul Rahman. 

Abdul Rahman menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara PT BLJ dan kejaksaan Negeri Bengkalis, khususnya dalam aspek pendampingan hukum serta pencegahan potensi permasalahan hukum dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10% dan investasi lainnya.

“FGD ini di harapkan dapat memberikan pemahaman dan panduan yang lebih kuat bagi manajemen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Abdul Rahman.

Kemudian, Abdul Rahman kembali menambahkan dibawah kepemimpinannya dan dukungan penuh pemerintah Daerah, PT BLJ bertekad tumbuh sehat, makin besar dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan dalam kegiatan itu sebagai narasumber diantaranya, Kajari Bengkalis Nadda Lubis, SH., MH. Kasi Datun Kejari Bengkalis, Sri Madona Rasdy, SH., MH, Kasi Intel Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim, SH., MH.

Kajari Bengkalis Nadda Lubis SH, MH, menyampaikan, dalam tubuh kejaksaan ada dibentuk yang namanya bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), yang mempunyai job desk mewakili Negara atau pemerintah memberikan pertimbangan hukum atau legal opinion kepada pemerintah, BUMN dan BUMD, memberikan bantuan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

"Atas instruksi Jaksa Agung, bidang Datun diminta memperkuat fungsi advokat general dan tata kelola dan pendampingan terhadap program-program yang akan dilaksanakan,"ujar Kajari Bengkalis Nadda Lubis.

Para narasumber memaparkan peran penting Kejaksaan dalam mendukung pembangunan daerah melalui fungsi pendampingan hukum, sekaligus mendorong agar setiap kegiatan usaha BUMD berjalan sesuai prinsip kehati hatian dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.

Hadir juga dalam kegiatan ini antara lain, Komisaris PT BLJ, Heri Indra Putra, Kapolres Bengkalis, yang diwakili Unit Satreskrim Polres Bengkalis, Juliandi Basrah, inspektur Kabupaten Bengkalis, Radius Akima, Kabag Ekonomi Setda Bengkalis, H. Khairi Fahrizal
dan Kuasa Hukum PT. BLJ Al Aziz.

FGD ini menjadi langkah konkret PT BLJ dalam memastikan seluruh kegiatan usaha, khususnya pengelolaan PI 10% dan investasi daerah, berjalan sesuai prinsip good corporate governance serta memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui sinergi dengan aparat penegak hukum dan segenap pihak pemangku kepentingan.