Mendagri mencontohkan, pada masa pandemi, pemerintah pusat juga mengalami pemotongan anggaran hingga 50 persen di beberapa kementerian, tapi tetap fokus pada pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan.

"Kita semua bisa waktu itu. Jadi jangan pesimis dulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan agar pemda tidak menjadikan alasan pemangkasan fiskal untuk mengorbankan belanja publik, seperti pendidikan dan kesehatan. 

Ia menegaskan pos wajib seperti BOS, DAK nonfisik, dan operasional fasilitas kesehatan tidak boleh dikurangi.

"Yang penting efisien dulu, tepat sasaran. Kalau setelah simulasi ternyata benar-benar berat, baru sampaikan ke kami. Kita akan buka ruang dialog," katanya.

(***)