Lalu selama 1 tahun di kementerian sekretaris negara, lanjutnya, sudah ada 300 peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan sebagian besar untuk mengikis hambatan agar kita mandiri (di bidang pangan). Termasuk kedaulatan energi.

"Ternyata impor pangan itu selama ini agar membuat kita tidak bisa swasembada pangan (dan energi yang berdaulat)," jelasnya.

Dengan politik yang dijalankan Presiden dan tampak dalam kebijakannya, maka ada beberapa pihak tertentu yang tidak senang dengan hal itu. Bukan hanya di internal dalam negeri tetapi juga ada kepentingan yang terganggu dari luar negeri.

"Kemarin (kerusuhan di bulan Agustus) itu betul adanya. Kita lihat kejadian itu tidak khas dari Indonesia," katanya.

(***)