"Ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi, bukan enggak dibayar, tetapi (dibayar) Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana," tutur Purbaya saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu.

Sebagai informasi, total investasi proyek kereta cepat mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp 120,38 triliun. 

Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan bunga 2 persen per tahun. 

Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran. 

(***)