Anthony menegaskan perlunya audit investigasi terhadap seluruh aspek proyek kereta cepat. Ia menduga kuat adanya praktik mark-up dan permainan harga yang dilakukan secara sistematis. 

“Solusinya cuma satu: audit investigasi. Harus jelas, apakah mark-up itu dinikmati oleh pejabat Indonesia sendiri, atau ada kerja sama dengan kontraktor dari China?” ujarnya. 

Menurutnya, audit biasa tidak cukup. Pemerintah harus membuka seluruh kontrak, struktur biaya, dan pihak-pihak yang terlibat.

Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini, ia melihat belum ada langkah nyata dari kedua lembaga itu untuk memeriksa potensi penyimpangan dalam proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. 

“DPR belum bulat menjadi lembaga pengawas, dan KPK pun seolah tidak berdaya. Padahal, hampir semua kementerian yang terkait dengan proyek ini punya potensi keterlibatan,” katanya.

Dalam pandangannya, proyek-proyek besar di era Jokowi dijalankan lebih untuk tujuan politik ketimbang kebutuhan publik.