“Yang diolok-olok itu bukan Bahlil sebagai individu, tapi Bahlil sebagai pejabat publik. Kritik itu bukan serangan personal,” ujar Rocky.

Ia menegaskan bahwa dalam demokrasi, pejabat publik adalah figur yang terbuka terhadap kritik karena kebijakannya menyentuh kepentingan masyarakat luas.

“Kalau soal personal, ya Bahlil sendiri yang seharusnya melapor. Tapi kalau ini berkaitan dengan kebijakan publik, itu domain publik. Tidak bisa diseret jadi urusan pribadi,” tambahnya.

Kontroversi Kebijakan: Dari Rempang Hingga Gunung Lawo

Nama Bahlil memang kerap muncul di tengah isu kebijakan yang kontroversial. Salah satunya terkait kasus Rempang, di mana kebijakan relokasi warga demi proyek investasi menimbulkan penolakan keras masyarakat adat.

Rocky mengkritik cara pandang Bahlil yang dianggap mengabaikan aspek sosial dan ekologis.