Khariq Anhar, seorang mahasiswa, kini menjadi simbol dari paradoks kebebasan berpendapat di era digital—ketika demonstrasi bisa dianggap penghasutan, dan kritik dikategorikan ancaman.

“Kalau ekspresi mahasiswa dipidana, maka demokrasi tinggal nama,” ujar seorang aktivis HAM dalam keterangan terpisah.

Investigasi ini menunjukkan satu hal: proses hukum boleh berjalan sesuai prosedur, tapi substansi keadilan masih jauh dari harapan. Di balik istilah “sah secara hukum”, ada potensi penyalahgunaan hukum untuk membungkam suara yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

(***)