Karenanya menurut Mahfud kenapa kontrak dipindah dari Jepang ke Cina, bisa menjadi awal mulai penyelidikan.

"Kemudian kenapa terjadi overrun. Itu semua kita tidak katakan itu sudah pasti korupsi. Tidak. Tapi harus diselidiki," ujar Mahfud.

Mahfud mengaku sependapat dengan Jokowi seribu persen yang menyatakan bahwa transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pelayanan dan mungkin rugi.

"Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada mark-up itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan. Berdasar keahlian dia itu menduga ya kata dia, mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya," kata Mahfud.

Nah, itu semua, menurut Mahfud supaya diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. 

"Kita setujulah kereta apinya bagus. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugilah namanya untuk peran rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ," kata Mahfud.