Namun bagi Mahfud, lonjakan biaya sebesar itu perlu dikupas lebih dalam oleh aparat penegak hukum.

Potensi Pelanggaran dan Rahasia Kontrak

Mahfud menyoroti adanya indikasi kerahasiaan dalam dokumen kontrak antara pihak Indonesia dan Cina. Ia merujuk praktik serupa yang terjadi di sejumlah negara lain di mana kontrak pinjaman dari Beijing bersifat tertutup dan menyertakan klausul jaminan tersembunyi.

“Ada studi yang menunjukkan bahwa dalam kontrak-kontrak Cina dengan negara lain, ada agunan yang sifatnya rahasia dan hanya disimpan oleh pihak Cina,” ungkap Mahfud.

“Saya tidak mengatakan ini pasti terjadi di Indonesia, tapi potensi itu harus diselidiki oleh KPK.”

Menurutnya, jaminan negara yang terselip dalam kontrak proyek B2B bisa berimplikasi pada beban fiskal dan kedaulatan ekonomi. Mahfud mengingatkan agar KPK dan BPK menelusuri semua dokumen jaminan, perjanjian utang, serta perubahan status proyek yang kini semi-pemerintah.