“Saya melihat Jokowi waktu itu masih lugu. Banyak hal yang mungkin belum sepenuhnya ia kuasai, dan permainan itu bisa saja terjadi di bawahnya,” katanya.

Pernyataan ini menjadi sorotan publik karena menggambarkan hubungan kompleks antara kekuasaan, birokrasi, dan kepentingan bisnis besar dalam proyek strategis nasional.

Keterlibatan Menteri dan BUMN

Mahfud menyebut sejumlah pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan proyek perlu dimintai keterangan, mulai dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, hingga Menteri Perhubungan.

“Semua yang terlibat dari tahap perencanaan, pembiayaan, hingga perubahan kontrak harus diperiksa. Termasuk bagaimana peran BUMN dan konsorsium KCIC,” jelasnya.

Dalam skema KCIC (Kereta Cepat Indonesia China), 60 persen saham dimiliki konsorsium BUMN Indonesia dan 40 persen oleh pihak Cina. Namun, dalam praktiknya, porsi risiko dan pengawasan keuangan disebut tidak seimbang.