Pada faktanya, hingga saat ini, hanya sekitar 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di IKN.

Blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara padahal sudah dibangun di IKN. Meski begitu, jalanan di sana sebagian besar kosong. Hanya ada segelintir tukang kebun dan wisatawan "kepo" yang berkeliaran.

The Guardian mengutip komentar pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah yang mengatakan bahwa IKN saat ini termasuk sudah menjadi kota hantu. Apalagi, dengan sebutan ibu kota politik yang bagi Herdiansyah tak memiliki makna dalam hukum di RI.

"Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, ia bak mati segan, hidup tak mau," kata Herdiansyah, yang disitat The Guardian.

Kendati demikian, The Guardian dalam artikelnya mengutip Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono yang merasa optimistis dengan proyek ini.

"Presiden [Prabowo] mengatakan kepada saya, 'Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat'," kata Basuki, yang membantah bahwa mandeknya pembangunan IKN disebabkan karena pengaruh politis.