RIAU24.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Riau mencerminkan persoalan klasik: biaya politik yang tinggi. Ia lantas mengusulkan agar gubernur ditunjuk pemerintah pusat, bukan dipilih rakyat.

"Kuncinya itu membuat politik tidak berbiaya tinggi. Saran saya gubernur ditunjuk pemerintah pusat," ujar Boyamin mengutip dari Detik. Jumat (7/11/2025).

Boyamin menjelaskan, mahalnya biaya kampanye dan pembelian rekomendasi partai politik mendorong kepala daerah yang terpilih untuk mencari cara balik modal. "Apa yang terjadi? Kalau toh dia orang kaya pun harus balik modal. Otomatis potensi untuk korupsi itu besar," pungkasnya.