"Kita juga sudah buat surat edaran ke bupati/wali kota untuk dapat menyediakan anggaran terkait penambahan kuota di APBD masing-masing. Sehingga anggaran yang kita siapkan tidak mubazir," ujarnya. 

"Jadi tidak ada alasan tidak ada anggaran, karena di sini ada kewajiban budget sharing. Sebab dengan semua daerah bisa UHC, maka akses layanan kesehatan masyarakat Riau mudah dicapai dengan menggunakan KTP sudah bisa berobat," tambahnya.

Dengan capaian tersebut, lanjut Widodo, saat ini UHC Provinsi Riau secara nasional berada diperingkat 26 dari sebelumnya diposisi 33 se-Indonesia. 

Bukti nyata atas komitmen Pemprov Riau membayarkan iuran jaminan kesehatan, guna memastikan seluruh masyarakat Riau bisa mendapat layanan kesehatan tanpa memikirkan finansial tersebut bakal diganjar penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Kemarin disampaikan Deputi BPJS Wilayah II, InsyaAllah pada Januari 2026 mendatang, Pak Gubernur Riau menerima UHC Awards dari Presiden Prabowo atas capaian UHC tersebut," tukasnya. Adv