‎Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M Anzari, menyebut banyak pasal bermasalah yang mengancam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama yang berpotensi melanggar prinsip due process of law. Asas menjamin proses hukum yang adil dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.
‎
‎Aksi juga menyoroti minimnya perhatian legislatif terhadap isu lingkungan di Kalsel, khususnya terkait pengawasan kegiatan tambang dan perlindungan kawasan konservasi Pegunungan Meratus.
‎
‎​Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, turun langsung dan menunjukkan apresiasi positif.

Didampingi sejumlah anggota dewan, termasuk H Rais Ruhayat (Ketua Komisi I), Firman Yusi (Komisi II), dan H Husnul Fatahillah (Komisi III), Supian HK bahkan berbaur duduk di jalan bersama mahasiswa untuk mendengarkan orasi.