Jika benar ada “negara dalam negara”, maka penyelidikan tidak hanya berhenti pada legalitas bandara, tetapi meluas pada jejaring kebijakan, pengambil keputusan, serta pihak-pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari kelonggaran tersebut.

Kasus Morowali tampaknya akan menjadi ujian terbesar bagi pemerintah baru: apakah keberanian politik mampu mengimbangi kedalaman masalah struktural yang ditinggalkan?

(***)