“Warga sebagai korban terdampak memiliki hak konstitusional. Bukan hanya menuntut pada ganti kerugian kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, gangguan akses kesehatan dan yang lainnya terhadap negara, tetapi terhadap pihak perusahaan swasta,” katanya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional. 

Dia mengklaim Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantu penanganan bencana.

"Seluruh kementerian dan lembaga diperintah presiden termasuk TNI, Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini," kata dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Pratikno mengatakan kekuatan secara nasional dikerahkan untuk melakukan penanganan secara maksimal. 

"Jadi sekali lagi ini penanganan benar-benar full kekuatan secara nasional. Jadi memang ini sudah ditangani juga. Pemerintah pusat sudah mengerahkan ke sana," ujar dia.